BATAM, LacakPos.co.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menetapkan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas kontribusi PJS terhadap kehidupan pers nasional.
Tujuh rekomendasi tersebut terdiri atas empat agenda pembenahan internal organisasi dan tiga agenda eksternal yang berkaitan dengan penguatan kemerdekaan pers, perlindungan wartawan, serta kemitraan strategis.
Salah satu keputusan penting Rakernas III adalah menjadikan peningkatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), persiapan menghadapi verifikasi faktual Dewan Pers, serta penguatan kelembagaan DPD PJS di seluruh Indonesia sebagai prioritas organisasi mulai 2027.
Empat rekomendasi internal meliputi percepatan peningkatan kuantitas pelaksanaan UKW, penegakan Peraturan Organisasi (PO) dan Kode Etik, pelaksanaan tahapan pra-verifikasi faktual di setiap DPD, serta penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IV yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-5 PJS.
Sementara tiga rekomendasi eksternal mencakup dukungan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan, sinergi dalam mendukung kedaulatan pangan dan swasembada nasional, serta penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan badan usaha.
UKW Jadi Prioritas, Target 26 Provinsi
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa peningkatan jumlah pelaksanaan UKW menjadi salah satu program prioritas organisasi mulai tahun 2027.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PJS untuk mewujudkan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan profesional.
“Sesuai dengan visi PJS, yakni terwujudnya wartawan kompeten, berintegritas, dan profesional, maka mulai tahun 2027 kita akan meningkatkan kuantitas pelaksanaan UKW di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar Mahmud saat memimpin pembahasan rekomendasi Rakernas III PJS di Asrama Haji Batam, Kamis (5/11/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah DPD PJS telah menyampaikan kesiapan dan mengusulkan pelaksanaan UKW di daerah masing-masing.
Sedikitnya tujuh provinsi telah mengajukan usulan, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Bangka Belitung.
PJS bahkan menargetkan seluruh 26 DPD provinsi yang telah terbentuk dapat menyelenggarakan UKW dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
“Kita targetkan dalam waktu tiga tahun ke depan, seluruh 26 DPD PJS provinsi yang sudah terbentuk dapat merampungkan pelaksanaan UKW,” kata Mahmud, yang juga merupakan penguji UKW dan ahli pers Dewan Pers.
Siapkan Pra-Verifikasi Faktual di 26 Provinsi
Selain peningkatan kompetensi wartawan, Rakernas III PJS juga menaruh perhatian besar terhadap kesiapan organisasi menghadapi verifikasi faktual Dewan Pers.
Mahmud menjelaskan, DPP PJS telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan seluruh DPD provinsi memenuhi persyaratan administrasi, kepengurusan, dan kelengkapan organisasi.
Sebagai tahap awal, DPP PJS akan melaksanakan pra-verifikasi faktual dengan mengunjungi seluruh 26 DPD provinsi mulai Januari 2027.
Langkah tersebut bertujuan memeriksa kesiapan masing-masing daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu dibenahi sebelum memasuki tahapan verifikasi faktual oleh Dewan Pers.
“Insya Allah, mulai Januari 2027, kami akan berkeliling ke 26 provinsi untuk melakukan pra-verifikasi faktual. Tujuannya memastikan kesiapan seluruh DPD PJS provinsi, baik dari sisi administrasi, kepengurusan, maupun kelengkapan fasilitas organisasi,” jelasnya.
Untuk mendorong keseriusan dan kemandirian pengurus daerah, DPP PJS juga menyiapkan dana pembinaan sebesar Rp50 juta bagi DPD provinsi terpilih yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil penilaian organisasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut adalah kepemilikan kantor sekretariat serta kelengkapan fasilitas penunjang aktivitas organisasi.
Program pembinaan ini diharapkan menjadi stimulus bagi DPD untuk membangun kelembagaan yang lebih tertib, mandiri, dan memiliki pusat aktivitas organisasi yang jelas.
Dengan demikian, penguatan PJS tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jumlah kepengurusan, tetapi juga pada kualitas administrasi, aktivitas kelembagaan, serta kesiapan infrastruktur organisasi di setiap daerah.
Munas IV PJS Dipusatkan di Jakarta
Rekomendasi strategis lainnya adalah penetapan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Munas IV PJS yang akan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-5 PJS pada 21 Juli 2027.
Wakil Ketua Umum DPP PJS, Ady Indra Pawennari, menjelaskan bahwa pemilihan Jakarta didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan kemudahan transportasi bagi seluruh pengurus PJS dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Pertimbangannya, selain sebagai ibu kota negara, Jakarta juga lebih mudah dijangkau dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, teman-teman pengurus PJS dari seluruh provinsi diharapkan dapat lebih banyak hadir,” ujar Ady.
Sementara itu, pembahasan dan penetapan tujuh rekomendasi Rakernas III PJS secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal DPP PJS, Rikky Fermana, didampingi Bendahara Umum Sofyan Siahaan dan Ketua Dewan Etik Richard Nainggolan.
Tujuh rekomendasi tersebut menjadi landasan bagi PJS dalam menjalankan agenda organisasi ke depan, khususnya memperkuat konsolidasi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, serta mempertegas peran organisasi dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pembangunan nasional.
Rakernas III PJS di Batam sekaligus menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan organisasi tidak hanya berkembang secara struktural, tetapi juga mampu menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam kehidupan pers Indonesia. ( Rinny)
