Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang Hadiri Rakor Pengawasan Komisi II DPR RI

Caption: Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026). (Butje/LacakPos)

MANADO, LacakPos.co.id – Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Komisi II DPR RI yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut membahas pengawasan terhadap pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, meliputi urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang.

Bacaan Lainnya

Kehadiran Richard Sualang dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemerintah Kota Manado dalam koordinasi pemerintahan daerah bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyampaikan paparan mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E.

Paparan tersebut menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan pelaksanaan program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.

Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya peningkatan pelayanan di wilayah kepulauan dan perbatasan, kepastian layanan pertanahan, perlindungan lahan pangan, serta penyelarasan tata ruang antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antarpemerintahan semakin kuat sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol., bersama anggota Komisi II DPR RI, unsur Forkopimda Sulawesi Utara, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (Butje)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *