MINSEL, Lacakpos.co.id — Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Arahan Menteri Koperasi mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.. Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan Pembukaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Pemerintah Daerah, yang dipusatkan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan program di daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi program nasional berjalan efektif sesuai kondisi lokal, serta memberikan masukan langsung terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan.
Selain menjadi ajang sinkronisasi kebijakan, rakor juga berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program strategis, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pengendalian inflasi di seluruh daerah.
Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Verra Y. Lasut, A.P., M.Si.; Kepala Dinas Perdagangan Nanci Lodung, S.T.; Kepala Dinas Pertanian Feybie F. Pusung, S.Pt., M.Si.; Kepala Dinas Koperasi Dr. Drs. Meidy Maindoka, M.Si.; Kepala Bagian SDA Frany C. W. Tilaar, S.E., M.Si.; Kepala Bagian Ekonomi Eloni E. Sumapow, S.H.; serta Kabag Ren Polres Minsel AKP Noldy Pandensolang.
(Eka Putra)
Catatan Redaksi:
Partisipasi Wakil Bupati Theodorus Kawatu dalam Rakor ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendukung kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat peran koperasi desa, serta memastikan pelaksanaan program perumahan rakyat berjalan optimal di tingkat daerah.
