Bukittinggi, LacakPos.co.id – Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada triwulan I Tahun Anggaran 2025, Pemko Bukittinggi berhasil mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Sumatera Barat dan menempati peringkat ke-4 nasional.
Selain itu, Pemko Bukittinggi juga menerima penghargaan sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang berhasil menyelesaikan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah periode triwulan I 2025 secara tepat waktu.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP, dari Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bukittinggi, Khairil Indra, dalam rangkaian kegiatan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik di Aula KPPN Bukittinggi, Kamis (18/9/2025).
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan apresiasi kepada KPPN Bukittinggi yang dinilai berperan maksimal dalam mendukung kinerja Pemko Bukittinggi, khususnya dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta kontribusi melalui sejumlah penghargaan yang berhasil diraih.
“Pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi PAD Kota Bukittinggi telah mencapai 33,33 persen. Capaian ini menempatkan Bukittinggi sebagai yang terbaik di Sumatera Barat dan peringkat ke-4 secara nasional. Kami atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini. Semoga menjadi pendorong bagi pengembangan daerah di masa depan,” ujar Ibnu Asis.
Dalam ajang KPPN Bukittinggi Awards 2025, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UMKM juga mendapatkan apresiasi atas dukungan dan sinergi dalam pemberdayaan UMKM di Sumatera Barat.
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah dan para stakeholder yang dinilai memiliki kinerja baik, sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas layanan KPPN.
KPPN Bukittinggi memiliki enam wilayah kerja, yang meliputi tiga kabupaten – Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota – serta tiga kota – Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang. Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, KPPN Bukittinggi berkomitmen untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah, menjalin kemitraan, dan mengawal pelaksanaan APBD secara optimal.
(Zakirman)
