JAKARTA, LacakPos.co.id — Pada Jumat, 14 November 2025, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Kunker ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus melakukan audiensi terkait sejumlah agenda strategis pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam audiensi yang berlangsung konstruktif tersebut, Bupati FDW diterima langsung oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, S.STP., M.Si., bersama jajaran.
Pembahasan difokuskan pada isu-isu vital, antara lain:
Penguatan kapasitas fiskal daerah,
Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran,
Implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,
Dukungan pusat untuk percepatan pembangunan daerah.
Bupati FDW menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan program pembangunan berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program pembangunan di Minahasa Selatan dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Bupati FDW.
Kunjungan ini juga diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemkab Minahasa Selatan dan Kemendagri, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bupati FDW turut didampingi Inspektur Daerah, F. H. Pandeynuwu, S.E., M.M., CGCAE, CGRA, serta Kepala BPKAD Minsel, Drs. James Tombokan.
Dalam rangkaian agenda yang sama, Bupati FDW juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., membahas dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas keuangan daerah dan penyelarasan kebijakan pembangunan.
Melalui kunker ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
(Eka Putra)
