Sikapi Polemik Antara Legislatif dan Eksekutif, Berikut Harapan Wakil Ketua DPRD Bukittinggi PKS Nur Hasra

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi Nur Hasra.(Foto:GUS/lcp)

BUKITINGGI – LACAKPOS.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Bukittinggi dari PKS berharap polemik yang terjadi antara Legislatif dan eksekutif segera berakhir, mari kita cari solusi membangun Bukittinggi kedepan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Bukittinggi dari PKS Nur Hasra kepada LacakPos. CO ID di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa (25/5/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, sebagai posisi Partai kwalisi pendukung Walikota Bukittinggi PKS, Gerindra, Golkar harus bersifat netral , namun tidak bisa menyangkal terjadi polemik harus secepatnya diakhiri, bagaimanapun sebagai Partai pendukung akan terkena imbasnya, ujarnya.

Keinginan PKS setelah menjadi Kepala Daerah terpilah, bersama-sama membangun Bukittinggi kedepan. Namun dia sebagai Sekretaris MPD belum ada konsensus dengan kepala daerah terpilih bagaimana menatap Bukittinggi kedepan.

Namun sekarang seperti Walikota jalan sendiri, sehingga terjadi polemik, menjadi blonder dengan Perwako 40/41 dan memicu timbulnya masalah lain. Belum lagi banyaknya janji-janji politik berbagai kartu KBH, pinjaman tampa bunga dan kartu Daraemonlah yang dananya dari mana ?, bekerjasama dengan Bank apa ? “Kami dari PKS tidak tahu.”

Mengenai pencabutan Perwako 40/41 tentang redtribusi, disampaikan kepada Sekda bahwa, Walikota terpilih adalah Kepala Daerah “Kita bersama,”PNS harus merapat.

Ditambahkannya, Perwako 40/41 hanya dicabut secara lisan, secara hukum belum, akunya. Dia meminta Walikota jangan berleha-leha terlalu santai, bekerjalah sesuai Visi dan Misi yang telah dituangkan, jangan sampai pekerjaan menumpuk.

Meningginya Covid-19 di Bukittinggi harus diprioritaskan penanggulangannya, Pemerintah sebelumnya bekerjasama denga Forkopunda melakukan penyemprotan, kalau sekarang seperti yang diributkan Tandon air saja kosong. Sampai kapan anak sekolah belajar daring, ditutupnya objek wisata di Bukittinggi akan berkurang pemasukan PAD, sampai kapan ini dibiarkan, ungkapnya.(GUS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *