Buntut Ketidakhadiran Walikota Dalam Sidang Paripurna LKPJ, Membuat Anggota DPRD Kota Bukittinggi Rahmi Brisma Meradang

Anggota DPRD dari PAN Rahmi Brisma.(Foto : Gus/lcp).

BUKITTINGGI – LACAKPOS.CO.ID – Anggota DPRD Kota Bukittinggi meradang, ulah Walikota tidak hadir pada Sidang Paripurna LKPJ Walikota Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari PAN Rahmi Brisma kepada LacakPos.co id selesai sidang Paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (7/5/2021).

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD yang sangat senior dari PAN Rahmi Brisma mengatakan, peristiwa tidak hadirnya Walikota Erman Safar pada sidang Paripurna LKPJ, kejadian yang langka dan belum pernah terjadi di DPRD Bukittinggi selama beberapa priode dia duduk di Dewan ini.

Apalagi seorang Kepala Daerah yang baru saja dilantik, harusnya menunjukan prilaku yang baik, jangan seenaknya dan menimbulkan suasana menjadi blunder. Cobalah beretika sebagai mitra kerja, beretika dalam melaksanakan pemerintahan, bukan seenak-enaknya sendiri seperti sekarang, ujarnya.

Acara ini adalah LKPJ Walikota Bukittinggi, “Bukan LKPJ Ramlan Nurmatias atau Erman Safar, siapa yang dirinya menjadi Walikota Bukittinggi hadir dong, kita masabodoh dengan Erman Safar atau Ramlan , tapi ini LKPJ Walikota Bukittinggi, “katanya.

Kemudian ada lagi blunder yang dibuat sebagai kepala daerah dari awal-awal mulai gagal, “Menurut kami mulai gagal menjaga kondusifitas, baik dilembaga DPRD ini maupun ditengah –tengah
masyarakat, ditambah lagi stekmen-stekmen instan sedikit prematur dan janji-janji kepada pedagang akan mencabut Perwako 40/41 segala, “ungkapnya.

Harusnya sebagai Walikota seharusnya menjaga kondusif kota, kalau situasi seperti ini terus berlanjut akan sulit untuk bekerja, focuslah dengan program-program sesuai yang direncanakan.

Ditempat yang sama Anggota DPRD dari PKS Syaiful mengatakan, Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), penyampaian rekomendasi ini sangat urgen, menyangkut evaluasi tahun anggaran 2020, rekomendasi-rekomendasi ini akan digunakan sebagai bahan anggaran dari tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Sidang Paripurna ini tidak main-main, jangan menganggap seakan-akan ini candaan saja, disamping Walikota Erman Safar tidak hadir, Sekretaris daerahpun juga terlambat datang kesidang ini.

Lebih lanjut kata Syaiful, dengan tidak hadirnya Walikota acara sekelas sidang Paripurna ini terkesan melecehkan lembaga DPRD kota Bukittinggi, perbuatan ini tidak patut dilakukan oleh seorang Walikota.

“Kami tidak pernah melarang Walikota mau kemana, ke Jakarta, ke Bandung kek, tapi aturlah jadwalnya, tolonglah saling menghargai, sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan ini, apalagi ini yang pertama bagi Walikota Erman Safar mengikuti sidang LKPJ, “tegasnya. (GUS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *