Praktisi Hukum : Walikota Bukittinggi Brani Cabut Perwako 40/41 Tahun 2021 Akan di PTUN-kan

Dafriyon SH.MH.

BUKITTINGGI – LACAKPOS.CO.ID – Berani cabut Perwako 40/41 Tahun 2021, Dafriyonr. SH.MH Praktisi Hukum akan PTUN kan Walikota Bukittinggi.

Hal ini disampaikan Praktisi Hukum Dafriyon SH MH kepada LacakPos.co id di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bukittinggi, Senin (12/4/2021).

Bacaan Lainnya

Perlu disampaikan bahwa Perwako 40/41 tentang restribusi adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Bukittinggi yang luasnya 25 Km persegi tidak punya sumber daya alam (SDA), pemasukan hanya mengandalkan pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan.Dari hasil tersebutlah sumber pembangunan fisik maupun semberdaya manusia.

Lebih lanjut kata Dafriyon, Bukittinggi berpenduduk 125 ribu jiwa ini, berapa orang yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian apakah semua pedagang itu warga Bukittinggi, bahkan lebih banyak yang berasal dari luar kota.

Sekarang Walikota terkesan mementingkan pedagang, yang  selalu hanya kepenting pribadi  mencari untung. Bagaimana dengan nasib gaji Guru Ngaji, Garin, pegawai kontrak dan lain-lain yang sumbernya  dananya dari PAD termasuk anggoto DPRD ?

“Yang lebih gawat lagi, sampai PAD  turun sampai 50 persen, akan berdampak pengurangan APBN kedepan”, ungkapnya.(gus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *