Serius Tangani Kasus Incinerator, Kajari Manado: Kami Tingkatkan ke Tahap Sidik Guna Menentukan Siapa Tersangkanya

Kepala Kejari Manado, Maryono, SH.MH.(Foto : Yudi/lcp)

MANADO, lacakPos.co.id – Progres penanganan dugaan kasus korupsi pengadaan incinerator di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota manado Tahun 2019 terus diseriusi Kejaksaan Negeri Manado.

Buktinya,  status kasus ini (pengadaan incenerator, red), sudah dinaikan dari status penyelidikan ke tahap penyidikan, demikian diungkapkan Kepala Kejari Manado, Maryono, SH.MH.

Bacaan Lainnya

Kenapa kita tingkatkan dari dari status penyelidikan ke tahap penyidikan?Agar menjadi terang benderang sehingga memudahkan pemeriksaan , guna menentukan siapa tersangkanya” terang  Maryono, Rabu (24/02/2021).

Semua bekerja maksimal, dimana Penyidik Kejaksaan Negeri Manado dibawah komando Kasi Pidsus Parsaoran Simorangkir  serius menyelesaikan kasus ini dan memeriksa sejumlah pihak.

Diketahui, dugaan penyimpangan pengadaan 4 unit incinerator umum dan 1 unit incenerstor medis berbandrol Rp. 11 milyar pada Dinas Lingkungan Hidup thn 2019  bermula dari penunjukan langsung (PL) oleh pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas tanpa kajian teknis yang jelas terhadap rekanan yang pada awal lelang sdh dianulir oleh panitia lelang/ULP dengan alasan waktunya sudah mendesak dan barangnya sangat dibutuhkan.

Kejanggalan lainnya menurut Maryono, adalah meskipun masa kerja sudah ditambah sampai pertengahan Januari 2020 akan tetapi pekerjaan belum selesai namun dana sudah dicairkan  100 %.

Juga terjadi polemik diantara para rekanan sendiri maupun dengan Kepala Dinas tentang belum atau sudah dibayarnya pekerjaan tersebur yang berujung adanya blokade/dikuncinya incenerstor tersebut oleh salah satu rekanan sehingga sempat tidak bisa dioperasikan meskipun akhirnya bisa dipakai walau tidak maksimal sampai sekarang.

“Ironisnya, ditengah nenumpuknya sampah, incenerator yang ada seperti mesium “barang antik “ yaitu barang yang nilainya mahal akan tetapi tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya, “ungkapnya

Penyidik Kejari Manado juga sudah berkoordinasi dengan pihak politeknik Negeri Manado, untuk segera turun kelapangan memeriksa kondisi incenerator yang diduga bermasalah tersebut.

Apakah barang tersebut sesuai spesifikasi teknis/bestek yang ditentukan atau tidak dan diuraikan Maryono, dari rangkaian pemeriksaan tersebut nantinya akan dicari benang merah, untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan ditetapkan selaku tersangka.

” Saya tidak mempermasalahkan polemik diantara rekanan proyek tentang sudah dibayar atau belum. Itu masalah internal mereka, yang jelas pemerintah sudah membayar 100 persen dan apabila pekerjaan tidak sesuai bestek maka mereka harus bertanggung jawab” imbuhnya.

Maryono tidak memungkiri sedang mendalami adanya informasi “Calo” atau PNS yang menjadi perantara pengadaan incenerator tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado tersebut.

“Yang jelas penyidik Kejari Manado tidak berkepentingan dan tidak punya beban dalam menyelesaikan kasus pengadaan incenerator tahun 2019 tersebut” tukasnya.

Lebih jauh diakuinya, untuk pengadaan incinerator lanjutan tahun 2020.  Dinas Lingkungan Hidup pada awal tahun 2020 pernah mengajukan permohonan pendampingan hukum untuk pengadaan barang tersebut.

Setelah ditindak lanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lainnya, dengan  mengadakan studi banding ke beberapa kota di Jawa untuk mencari perbandingan HPS.

Ternyata proyek pengadaan incenerator tahun 2020 tersebut  telah dibatalkan dan menurut informasi telah diganti dengan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Sehingga Jaksa Pengacara Negara yang mendampingi Dinas Lingkungan Hidup kota Manado, “untuk survei HPS pengadaan incinerator tahun 2020 adalah legal dan berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Negeri Manado,” tandas Maryono.(***/YUD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *